Tak bayar gaji karyawan di duga PT RIGHI MARINE INTERNASIONAL langgar aturan upah

marsingar.com, TEGAL JATENG – Manajemen PT  RIGHI MARINE INTERNASIONAL di tuntut para mantan karyawannya karena belum membayar atau melunasi gaji, hal ini menjadi pelanggaran berat bahkan bisa dipidanakan.

Menurut keterangan, Dina alamsyah, Hendrik, Dede dan Enda septiawan, saat di komfirmasi oleh tim cnn86.com dan BP3K-RI (Badan Pengawasan Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) menyatakan bahwa pada tanggal 24 november 2015 mereka berangkat ke Hongkong dan mereka ber empat bekerja menjadi ABK di kapal FU MAO no.268  melalui PT. RIGHI  MARINE INTERNASIONAL, mereka bekerja selama 26 bulan, sementara kontrak kerja dua tahun dan mereka pulang ke indonesia pada tanggal 27 januari 2018. Setelah pulang gaji tidak dibayar dan sempat dicicil Perusahaan, tetapi sampai hari ini tidak ada pelunasan dari pihak PT RIGHI MARINE INTERNASIONAL sementara keterangan lisan dari pihak Kapal FU MAO 268 seluruh upah sudah dibayarkan ke PT RIGHI MARINE INTERNASIONAL. “Gaji kami perbulan $US 300 sampai sekarang bulan september tanggal 19 ,2018 belum ada pelunasan dari pihak PT. RIGHI MARINE INTERNASIONAL dan sampai saat ini gaji atau upah kerja kami masih tertahan belum ada pelunasan gaji  yang diberikan  kepada kami ABK (anak buah kapal) padahal kami sangat membutuhkan dan kami tidak mau di cicil secara angsur. Harapan kami ingin di bayar secepat nya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang sudah di tanda tangani kami,” kata Dina mewakili teman temannya kepada Cnn86.com, rabu(19/09/2018)

Menurut keterangan Patur yang mengaku kuasa hukum RIZA GHIYATS FAKHRI selaku Komisaris utama PT. RIGHI MARINE INTERNASIONAL melalui percakapan telepon seluler, mengatakan pada saat ini perusahaan lagi keadaan kolaps dan kami siap untuk membayar dengan cara dicicil dengan nilai dua juta rupiah perbulan untuk satu orang. Dari pihak BP3K-RI  Budi Genda selaku kuasa dari ABK (anak buah kapal) menolak Pernyataan Tersebut kareana merasa itu hanya akal akalan perusahaan, buktinya sampai sekarang  PT RIGHI MARINE INTERNASIONAL masih beroperasional.

Menurut keterangan Regis fauzan dan Budi Genda selaku kuasa dan tim investigasi  BP3K-RI (Badan Pengawasan Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) Ini sudah pelanggaran nggak boleh ada keterlambatan upah. Ia mengatakan pemberi kerja wajib membayar upah para pekerjanya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada pasal 8 pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah
dijanjikan. “Nggak boleh tak membayar upah, kalau belum bisa membayar harus ada persetujuan dari karyawan, itu hak pekerja. Mereka juga bisa menuntut. Pada PP No 8 tahun 1981, keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda, sekian persen,” katanya.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) diatur bahwa Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, dengan ketentuan:

  1. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
  2. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
  3. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh (lihat Pasal 55 ayat 2 PP Pengupahan)

Apabila para karyawan mempersoalkan masalah ini ke pengadilan hubungan industrial dan Pidana, hal itu bisa dilakukan karena melanggar UU tenaga Kerja dan Penggelapan. Namun saat ini BP3K-RI belum mengajukan ke pengadilan hubungan industrial tapi mau menyelesaikan secara bipartit terlebih dahulu dengan perusahaan.Budi genda, menambahkan bila tak ingin kasus berlajut , maka harus diberikan hak sesuai dengan ketentuan berlaku, PT Righi Marine Internasional harus tetap membayar,” katanya.

(Tim)