Jumadi, M.Si menuturkan Aparat Harus Netral hadapi Pro-Kontra #2019Ganti Presiden

marsingar, PONTIANAK KALBAR – Pengamat Politik Untan, Dr. Jumadi, M.Si menjelaskan, tidak pada tempat untuk mendukung salah satu, tetapi menjadi orang yang memegang teguh prinsip demokrasi, kemerdekaan satu bangsa, hakekatnya ialah kemerdekaan jiwa, oleh karenanya Hak Asasi orang mesti dihargai.
Berikut analisanya:
“Dalam konteks mengekpresikan ganti Presiden saya fikir itu sisi dari ekpresi, tetapi mengekpresikan juga dengan norma politik.

Dalam konteks itu juga tidak bisa aparat membungkam ekpresi dari kemerdekaan orang mengemukakan pendapat, saya lihat ada kecendrungan, jangan sampai rezim ini lalu metamorfosis dari masa orde baru, zaman now.

Ini juga jadi kejadian nasional, kita mewanti-wanti harusnya aparat keamanan tidak bisa terlalu berlebih juga.
Aparat harus memberi ruangan, tidak bisa juga “membungkam”, janganlah menimbulkan ada seperti penafsiran, pandangan (opini) publik jika aparat malah jadi alat kekuasaan.
Lalu yang ke-2, buat kelompok masyarakat yang mengekpresikan juga harus patuh ketentuan. Saya fikir saat ekpresi itu telah penuhi persyaratan seperti izin, tidak memunculkan situasi yang dapat menimbulkan kestabilan saya fikir tidak jadi masalah.

Inikan politik kelas tinggi, jadi kita janganlah merekayasa yang pro serta kontra, itu yang terpenting. Kondisi jadi susah karena ada pro serta kontra “direkayasa”. Aparat keamanan mesti berdiri di tengah, itu terpenting menurut saya. Inilah demokrasi, jadi menurut saya demokrasi juga harus ada norma, yang pro serta kontra mesti memegang teguh norma menurut saya.

Jika kita lihat dimedia sosial, ada yang tagar ganti presiden serta tagar melanjutkan, bila tidak mematuhi hukum, sama-sama tidak mematuhi hukum juga, akan tetapi ini belumlah masuk lokasi Bawaslu karena tingkatan kampanye belumlah diawali, jadi memang kita mengerti Bawaslu belumlah dapat memberi tindakan, jadi memang pada lokasi penegak hukum, pro serta kontra dalam demokrasi boleh-boleh saja menurut saya, oleh dalam konteks itu aparat mesti berdiri di tengah, tidak bisa lalu pro dengan yang kontra serta pro dengan yang pro.

Inikan ada kekuatan yang menurut saya sengaja merekayasa kondisi semacam ini, menjadi menurut saya jangan pernah aparat membuat kondisi tidak ubahnya seperti orde baru, itu terpenting, serta kita ingatkan semua pihak janganlah mengekpresikan atas nama demokrasi tetap memegang teguh norma.

Jika tidak ada izin serta pemberitahuan saya pikir ketentuannya jelas, aparat bisa memiliki hak membubarkan. Aparat keamanan harus cermat serta objektif, karena cuma bermain diwilayah pandangan (opini) serta desakan segelintir orang lalu mengkerdilkan ekpresi juga tidak baik untuk demorkasi, aparat mesti berdiri tegak ditengahnya, tidak bisa masuk lokasi politik. Hukum ya hukum.” (regiz)