Edy Tjahjono, SH : Kami Pra Peradilkan Polisi dan Jaksa, Adanya Rekayasa Tersangka Kasus Pencabulan  

Lapan6Online.com – Jakarta : Rabu, 28 Maret 2018 di PN JakSel -Tersangka yang merasa perkaranya “salah tangkap” menimpa dirinya, inisial ES ajukan sidang praperadilan ke pengadilan Jakarta Selatan atas kasus yang menimpa pada dirinya terkait laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, Jakarta, Rabu (28/3).

Hakim Akhmad Jaini,SH. Foto2 : Marsha/Lapan6online.com

Sebutlah, C usia 7 tahun, selaku korban kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, berdomisili di kawasan Tebet, sempat berdasarkan pengaduan dari B, ayah kandung C memberikan laporan polisi nomor 197/K/XII/2017/sek.Tebet dengan dasar laporan tindak pidana pencabulan anak pasal 82 jo.pasal 76 E UURI no.35 tahun 2014, dengan peristiwa yang terjadi lebih hampir dari tiga (3) bulan yang lalu, tepatnya pada 4 Desember 2017 lalu.

Korban yang merasa “Salah Tangkap” ajukan permohonan praperadilan, berdasarkan pasal 124 UURI nomor.8 tahun 1981 KUHAP, demikian ungkap kuasa hukum ES, bernama A Steven Sitohang S.H menjelaskan berdasarkan surat laporan atas perkara Pencabulan anak di bawah umur terhadap C, dikemukakan Kuasa Hukum ES,”Pelapor menunjukan 1 (satu) TKP di Jalan Keselamatan yang dirasa adalah suatu rekayasa oleh pihak termohon, hingga terbit uraian tempat kejadian perkara,” papar A.Steven Sitohang, SH usai persidangan praperadilan yang digelar dan ditunda pada siang tadi. Rabu (28/3).

Kemudian, lanjutnya pada pertengahan bulan november 2017, ayah Korban C bersama kawan kawannya mencari pelaku pencabulan anaknya di gang kecil RT.11 dengan RT 12 , RW 03, tepatnya sebelah barat rumah tersangka.

Sementara, kuasa hukum ES, dari Advokat Edy TJ dan Partners melanjutkan  perkara yang dinilainya salah tangkap. Karena saat reka ulang pada jumat (9/2) 2018, pihak pemohon melakukan ‘reka ulang’/ identifikasi di dalam rumah tersangka, tidak ada saksi, bukti bukti dan tersangka tidak dihadirkan.

“Akan tetapi korban dipandu pelapor dan termohon lakukan reka adegan pencabulan,” pungkas Edy Tjahyono pada media.

Berdasar surat perpanjangan penahanan tersangka, terbukti telah terjadi tindak pidana (TKP/Locus Delecti) berbunyi telah terjadi tindak pidana (TKP/Locu Delecti) perlindungan anak di bawah umur pada hari senin tanggal 4 Februari 2017 di kawasan tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan tersangak ES terhadap korban C.

Menurutnya yang perlu digaris bawahi adalah Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dan memasuki rumah ?

“Penangkapan diatur dalam pasal 17 UU tahun 1981 tentang KUHAP. Termohon I / Penyidik tidak memiliki / mempunya 2 (dua) bukti permulaan yang cukup,” paparnya.

Kemudian, dalam perihal surat perintah penahanan termohon I / penyidik oleh tersangka pada tanggal 7 Februari 2018 bahkan sempat ditolak, bebernya lagi

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh instansi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Disinilah, pungkas pihak kuasa hukum menilai kalau pihak termohon II dirasa tumpang tindih, dan penuh rekayasa termohon I.

“Mencantumkan permintaan perpanjangan penahanan dalam resumenya di Jalan Balimatraman, RT 01/RW 006 No.18, Kel.Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan yang memunculkan TKP lain” tandasnya, maka itu upaya hukum saat ini korban ajukan praperadillan.

Steven kepada Lapan6online.com menjelaskan terkait Pra Peradilan tersebut, “Alasan dalam pengajuan perkara ini memacu pada pasal 124 KUHP mengenai sah atau tidaknya menurut hukum , tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan hal ini tentang  penangkapan dan penahanan. Sehubungan  dengan pasal 124 dengan alasan hukum adanya timbul seorang pejabat menyalahgunakan wewenang telah melanggar dan/atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 421 jo. Pasal 422 KUHP Pidana tentang penangkapan,penahanan, dan penggeledaan dengan tanggung renteng / bersama (Pasal 55ayat 1) dilakukan oleh sebagaimana tersebut  adalah Polsek Tebet Jakarta Selatan , Selaku Penyidik (Termohon I) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selaku penuntut umum (Termohon II), “ jelasnya.

Lebih lanjut Steven menambahkan bahwa,”Kami selaku pemohon telah mengajukan Pra Peradilan terhadap Termohon I tentang Sah atau Tidaknya Penangkapan Edi Suripto. Dinyatakan dengan terbitnya surat perintah Penangkapan No.Sp Kap/27/II/2018/reskrim tertanggal 06 Februari 2018. Penahanan sehubungan dengan diterbitkan surat perintah penahanan, Nomor : Sp.Han/25/II/2018/Reskrim tertanggal 07 Februari 2018. Kemudian memasuki rumah tersangka pada tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB tanpa ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (lokasi TKP di Jalan Keselamatan, Tebet, Jakarta Selatan), disaksikan oleh pelapor (Johari alias Bobi), istri pelapor, beserta korban pencabulan anak dibawah umur, dan istri tersangka dipimpin oleh kuasa hukumnya, maka Termohon I melakukan identifikasi/reka ulang bersama korban dipandu oleh ayah dan ibu korban memasuki rumah tersangka, telah melakukan adegan pencabulan tanpa kehadiran tersangka dimana korban dipandu oleh terlapor I dibantu pelapor, seakan-akan melakukan pencabulan itu sendiri dan tidak memberikan tembusan setelah dua hari kemudian kepada penghuni rumah/tersangka, “ tambahnya.

Sementara itu, dalam proses persidangan Pra Peradilan pada Rabu, 28 Maret 2018 di Ruang Sidang H.R Purwoto Gandasubrata, SH (5) yang dipimpin oleh Hakim Akhmad Jaini,SH (hakim tunggal) sekira pukul 13.30 WIB, namun pada sidang pertama tersebut justeru pihak Polsek Tebet dan Kejaksaan Jakarta Selatan tidak hadir tanpa ada konfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Edy Tahjono, SH

Pada saat sidang tersebut Hakim Akhmad Jaini,SH memberikan keterangan bahwa pihak Polsek Tebet dan Kejaksaan Jakarta Selatan tidak hadir, dan sidang akan dilanjutkan pada 18 April 2018. Menurut Hakim Akhmad ditundanya sidang tersebut dengan alasan selain akan melaksanakan cuti, pihak tergugat tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan sampai tiga kali. Dan apabila tetap tidak hadir pemanggilan akan tetap dilanjutkan, walaupun kedua lembaga tersebut tidak hadir.

Kedua pengacara tersebut merasa jika hakim tunggal yang memimpin sidang dianggap tidak “tertib” hukum. Terkait dengan ditundanya sidang selanjutnya pada tanggal 20 April 2018, Walaupun sudah mengungkapkan alasan yang mengacu pada KUHAP Pasal 82 ayat 1 huruf C yang berbunyi, “ Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.” Namun Hakim tetap bersikeras ditunda, dengan alasan jika dirinya sudah melakukan sidang praperadilan sebgai hakim tunggal berulang kali. “Pengadilan Jakarta Selatan yang paling banyak menyidangkan sidang praperadilan.” Ujar Hakim kepada pengacara dan pengunjung yang hadir.

Menurut salah satu pengacara, Steven Sitohang, diajukannya sidang gugatan terhadap pihak kepolisian, dikarenakan sampai saat ini, kliennya dalam pemeriksaan kepolisian ditahan dan dipaksakan untuk menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan tidak diketemukannya dua alat bukti maupun dua saksi sebagaimana yang diatur dalam undang undang, terkait dengan kasus yang disangkakan.

A.Steven Sitohang,SH

“Penyidik harus mengajukan dua alat bukti, baik benda ataupun administrasi, juga dua saksi, dan pastinya pihak yang disangkakan juga harus melihat dua alat bukti tersebut, tapi ini tidak sama sekali.” Ujar Steven yang diwawancarai usai sidang awal.

Bahkan menurut Steven yang paling aneh dari kasus ini, alamat TKP yang di kejaksaan berbeda dengan alamat TKP yang disebutkan dalam pemeriksaan kepolisian. Karenanya pihaknya akan tetap mengajukan gugatan kepihak pengadilan, untuk mendapatkan keadilan. Bahkan pihaknya menduga kuat adanya perekayasaan dalam penetapan tersangka hingga nantinya menjadi terdakwa di Kejaksaan.

Kasus ini sendiri dianggap terjadi perekayasaan tersangka, dikarenakan tersangka yang diperiksa oleh pihak kepolisian, justru tidak melakukan pencabulan seperti yang dituduhkan, bahkan istri tersangka berani menjadi saksi untuk suaminya jika tidak benar adanya pencabulan seperti yang dituduhkan. HRS/Mae/Anie/Marsha/Tim

21 tanggapan untuk “Edy Tjahjono, SH : Kami Pra Peradilkan Polisi dan Jaksa, Adanya Rekayasa Tersangka Kasus Pencabulan  

Komentar ditutup.